Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat melantik Prof. Dr.
Charlie Danny Heatubun, S.Hut., M.Si., FLS sebagai Kepala Bappeda Papua Barat di Manokwari, 6 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat fungsi perencanaan daerah agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi Papua Barat.
Menurut Dominggus, Bappeda tidak boleh hanya berperan sebagai perangkat administratif dalam penyusunan dokumen pembangunan. Lembaga tersebut harus menjadi pusat pengolahan data, informasi, aspirasi masyarakat, potensi daerah, dan berbagai persoalan pembangunan yang kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, serta mengukur hasil pembangunan secara objektif.
Perencanaan Berbasis Data Menjadi Fondasi Pembangunan
Sebagaimana disadur dari Papua Kini, Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan. Perencanaan yang baik, menurut dia, harus dimulai dari data yang benar sehingga mampu menghasilkan analisis yang tepat dan melahirkan kebijakan yang relevan. Pendekatan ini penting agar program pemerintah tidak berhenti pada pencapaian administratif, melainkan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat.
Dominggus juga mendorong agar perencanaan pembangunan Papua Barat bersifat adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Sifat adaptif diperlukan untuk merespons perubahan serta kebutuhan daerah yang terus berkembang, sedangkan inovasi dibutuhkan untuk menemukan cara kerja yang lebih efektif. Pada saat yang sama, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus memperluas manfaat pembangunan.
Penguatan peran Bappeda juga berkaitan erat dengan tata kelola anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah. Setiap rencana idealnya memiliki sasaran yang jelas, indikator yang dapat diukur, serta keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Melalui proses tersebut, penyusunan program tidak semata-mata didasarkan pada besarnya anggaran atau jumlah kegiatan, tetapi pada kemampuan program menghasilkan perubahan positif yang dapat dirasakan secara luas.
Mengarahkan Kebijakan pada Kesehatan, Pendidikan, dan Produktivitas
Gubernur menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya jumlah program yang dibuat, besarnya anggaran yang dibelanjakan, atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Tolok ukur utamanya adalah seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat dan sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan. Perspektif tersebut menempatkan kebutuhan warga sebagai pusat evaluasi kebijakan sekaligus mendorong perangkat daerah untuk bekerja lebih terarah dan bertanggung jawab.
Dalam kerangka itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong pencapaian tiga program prioritas daerah, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Ketiga agenda tersebut mencerminkan keterkaitan antara peningkatan kualitas kesehatan, penguatan pendidikan, dan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat. Peran Bappeda menjadi penting untuk memastikan setiap program memiliki perencanaan yang terukur, didukung data yang memadai, serta dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan lintas sektor.
Pelantikan Kepala Bappeda yang baru diharapkan memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan Papua Barat dan mendorong konsistensi antara visi daerah, dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan di lapangan. Dengan tata kelola berbasis data dan orientasi pada hasil, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan menghindari tumpang tindih program.
Pada akhirnya, kualitas perencanaan akan menjadi salah satu penentu penting bagi keberhasilan Papua Barat dalam memperluas layanan publik, meningkatkan produktivitas, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
