TNI Angkatan Darat memperkuat kemampuan armada helikopternya melalui kedatangan helikopter Mi-35M asal Rusia dan sejumlah helikopter pendukung lain. Penguatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasi, mengangkut personel serta logistik, dan memperluas dukungan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Salah satu manfaat yang disiapkan adalah pengiriman bantuan ke kawasan pegunungan Papua yang selama ini menghadapi keterbatasan akses penerbangan.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan, penambahan alat utama sistem persenjataan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kebutuhan TNI AD. Menurut dia, armada helikopter yang dimiliki tidak hanya berfungsi sebagai helikopter tempur, tetapi juga mencakup jenis yang dapat mengangkut personel dan membawa beban dalam jumlah besar.
Pernyataan itu disampaikan Maruli dalam kegiatan TNI Fair di Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 19 September.
Kapasitas Angkut Mendukung Distribusi Bantuan
Maruli menyebut helikopter jenis Kamov yang sebelumnya dikenal dalam dukungan operasi di Papua kini dapat dioperasikan oleh TNI AD, setelah selama bertahun-tahun kebutuhan serupa mengandalkan penyewaan helikopter milik pihak asing. Secara spesifikasi, helikopter tersebut mampu mengangkat beban hingga 5 ton. Namun, kapasitas angkut operasional tetap menyesuaikan kondisi medan, ketinggian, cuaca, dan aspek keselamatan penerbangan.
Di wilayah dengan ketinggian tertentu, kapasitas aman yang dapat dibawa diperkirakan sekitar 3 ton. Penyesuaian itu penting karena sebagian kawasan Papua memiliki medan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter. Dengan kemampuan angkut tersebut, helikopter dapat mendukung mobilitas personel, pengiriman peralatan, serta distribusi kebutuhan masyarakat yang tidak mudah dijangkau melalui jalur darat maupun penerbangan reguler.
Berdasarkan informasi yang disadur dari Kumparan.com, TNI AD menyiapkan pengoperasian dua jenis helikopter Kamov untuk mendukung masyarakat, dengan rencana operasional mulai Oktober. Kehadiran armada ini diharapkan memperkuat respons terhadap kebutuhan kemanusiaan di daerah terpencil, terutama ketika akses transportasi terbatas atau kondisi geografis menghambat pengiriman bantuan. Pemanfaatan helikopter tetap akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan teknis penerbangan.
Pengembangan Kemampuan Penanganan Karhutla
Selain mendukung mobilitas di Papua, TNI AD juga mengembangkan kemampuan helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan melalui metode water bombing. Dalam skema ini, helikopter mengambil air dari sumber yang tersedia, kemudian menjatuhkannya ke titik kebakaran untuk membantu proses pemadaman dari udara. Sebanyak tujuh helikopter disebut sedang disiapkan dengan perlengkapan dan kemampuan tersebut.
Pengembangan water bombing membutuhkan pelatihan hampir satu bulan. Personel dan kru mempelajari tahapan pengambilan air, penerbangan menuju lokasi kebakaran, hingga penyemprotan secara tepat dan aman. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas penanganan bencana, sekaligus menunjukkan bahwa armada helikopter dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik di luar tugas pertahanan dan operasi rutin.
Keselamatan Penerbangan Menjadi Pertimbangan Utama
Maruli menekankan bahwa kondisi geografis Indonesia memerlukan kemampuan khusus dari pilot dan kru helikopter. Wilayah dengan ketinggian, lembah, serta medan yang kompleks menuntut perencanaan penerbangan, penguasaan teknis, dan pengalaman yang memadai. Karena itu, kapasitas angkut dan jenis misi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar dukungan kepada personel maupun masyarakat dapat berlangsung aman.
Sejumlah helikopter baru juga mulai tersedia menjelang agenda defile pada 5 Oktober. Namun, tidak semua armada dipastikan ikut dalam kegiatan tersebut karena beberapa unit masih menjalani proses persiapan dengan sistem teknis yang kompleks. Helikopter yang sedang digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan kemungkinan tetap difokuskan pada tugas operasionalnya, sehingga penguatan armada dapat berjalan seiring dengan kebutuhan penanganan bencana di lapangan.
