Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema terlibat kontak tembak dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di sekitar Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 25 September 2026. Berdasarkan keterangan yang disadur dari IDN Times, empat anggota kelompok yang disebut berada di bawah pimpinan Daniel Aibon Kogoya dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut.
Kontak senjata itu disebut terjadi ketika aparat berupaya mencegah kelompok bersenjata memasuki kawasan permukiman warga.
Deteksi Awal dan Upaya Persuasif
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto mengatakan, pergerakan kelompok tersebut terdeteksi melalui pemantauan pesawat nirawak atau drone. Menurut dia, kelompok itu diduga sedang bergerak menuju permukiman untuk menebar teror di sejumlah kampung. Aparat, kata Lucky, tidak langsung mengambil tindakan represif, melainkan terlebih dahulu berupaya mendekati dan mengajak anggota kelompok meletakkan senjata demi menjaga keamanan masyarakat.
Upaya persuasif tersebut, menurut keterangan TNI, tidak mendapatkan respons sebagaimana diharapkan. Kelompok bersenjata disebut melepaskan ratusan peluru tajam sehingga kontak tembak tidak dapat dihindari. Dalam peristiwa itu, seluruh prajurit TNI dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka, sementara sebagian anggota kelompok lainnya melarikan diri ke kawasan hutan.
Barang yang Diamankan Aparat
Lucky menyampaikan, empat jenazah anggota kelompok bersenjata tertinggal di lokasi setelah anggota lainnya mundur. Dari area kontak senjata, aparat juga mengamankan sejumlah barang, antara lain satu senapan serbu SS 2 V4 dan puluhan peluru tajam. Selain itu, ditemukan satu senapan modifikasi merek Shap Inova, lima busur panah, enam parang panjang, tiga bilah pisau, serta satu buku tabungan Bank Papua atas nama berinisial H-H.
Petugas turut mengamankan enam unit gawai dan satu lembar bendera bintang kejora. Rangkaian temuan tersebut kini menjadi bagian dari penanganan aparat sesuai ketentuan hukum dan prosedur operasional yang berlaku. Informasi mengenai peristiwa ini disampaikan oleh pihak TNI melalui keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu, 26 September 2026.
Menjaga Aktivitas Warga dan Pembangunan Daerah
Menurut TNI, keberhasilan mendeteksi dan mengantisipasi pergerakan kelompok bersenjata tersebut mencegah potensi gangguan terhadap 10 kampung di Distrik Agisiga. Lucky menyatakan, langkah itu diharapkan membuat kegiatan sosial, ekonomi, serta kehidupan sehari-hari masyarakat tetap berjalan aman dan damai. Stabilitas keamanan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pelayanan publik, mobilitas warga, kegiatan pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi di wilayah Intan Jaya.
Dalam konteks pembangunan Papua Tengah, keamanan masyarakat berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah dan warga menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan. Akses transportasi, distribusi kebutuhan pokok, kegiatan usaha lokal, serta pelayanan dasar membutuhkan situasi yang kondusif. Karena itu, pencegahan ancaman terhadap permukiman dipandang sebagai bagian dari upaya melindungi warga dan memastikan roda sosial ekonomi daerah tidak terhenti.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Warga
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III menegaskan akan melanjutkan penindakan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua melalui kerja sama dengan kepolisian. Lucky menyatakan setiap tindakan prajurit harus berpedoman pada undang-undang, aturan yang berlaku, serta Rules of Engagement untuk memastikan operasi berlangsung profesional dan tetap menjunjung hukum serta hak asasi manusia.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dapat diambil dalam situasi mendesak dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Pernyataan tersebut menempatkan perlindungan warga sebagai pertimbangan utama dalam operasi keamanan di wilayah rawan konflik. Pada saat yang sama, penanganan setiap insiden perlu terus dilakukan secara akuntabel, terukur, dan berdasarkan pemeriksaan hukum agar keamanan berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat. Dengan kondisi yang lebih stabil, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk memperkuat layanan dasar, mengembangkan perekonomian, dan melanjutkan pembangunan di Intan Jaya.
