Pemerintah Provinsi Papua Tengah melibatkan 11 peneliti untuk menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan berbasis data dan kondisi riil masyarakat di delapan kabupaten. Kajian tersebut disiapkan sebagai acuan penyusunan program pemerintah daerah untuk periode 2027-2030 agar setiap kebijakan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan pembangunan di lapangan.
Langkah ini ditempuh melalui diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang menghimpun informasi dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah Elieser Yogi mengatakan pelibatan peneliti menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua Tengah, pengkajian mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, keamanan, dan sosial. Data dari sektor-sektor tersebut akan digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Perencanaan Berbasis Bukti untuk Delapan Kabupaten
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengarahkan agar program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah provinsi mulai 2027 disusun berdasarkan data, bukti, serta persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Orientasi tersebut penting bagi provinsi yang memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan pembangunan yang beragam.
Dengan perencanaan berbasis bukti, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas secara lebih terukur, mengarahkan sumber daya secara efisien, serta mengurangi risiko kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Informasi dalam FGD dihimpun dari pimpinan organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten, aparat keamanan, mitra pembangunan, dunia usaha, serta media massa. Keterlibatan lintas sektor ini dimaksudkan untuk memperkaya sudut pandang dalam membaca kondisi pembangunan di delapan kabupaten Papua Tengah.
Masukan dari perangkat daerah dapat menjelaskan capaian dan kendala program, sementara informasi dari pelaku usaha, mitra pembangunan, aparat, dan media membantu memetakan dinamika ekonomi, sosial, keamanan, serta kebutuhan masyarakat secara lebih faktual.
Rekomendasi Terukur untuk Kebijakan Daerah
Sebanyak 11 peneliti dengan keahlian di berbagai bidang bertugas menganalisis informasi yang disampaikan para narasumber. Mereka menghimpun dan mengkaji data secara bergantian selama empat hari pelaksanaan FGD, mulai Selasa hingga Jumat, 20-23 Oktober. Proses tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Hasil pembahasan akan dituangkan dalam naskah rekomendasi kebijakan untuk menjadi bahan pertimbangan gubernur dalam menentukan program dan kegiatan perangkat daerah. Dokumen ini diharapkan membantu pemerintah menetapkan intervensi pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masing-masing kabupaten, baik dalam peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, maupun penanganan aspek sosial dan keamanan.
Dengan mekanisme tersebut, kebijakan pembangunan hingga akhir masa kepemimpinan gubernur memiliki landasan yang lebih kuat, dapat dievaluasi secara jelas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
