Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan jalan di kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan dengan target penyelesaian seluruh pekerjaan pada akhir 2026. Infrastruktur yang berada di koridor Kampung SP9–SP3 Salor itu diprioritaskan karena menjadi jalur penting yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan. Pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas pemerintahan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mengurangi hambatan distribusi barang dan logistik.
Koridor Strategis bagi Pemerintahan dan Masyarakat
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan DOB Papua Selatan. Menurut dia, daerah otonomi baru membutuhkan jaringan transportasi yang memadai agar pusat pemerintahan dapat terhubung dengan wilayah pelayanan dan kawasan produksi masyarakat. Sebagaimana disadur dari Ekonomi, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan jalan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Jalur Kampung SP9–SP3 Salor memiliki fungsi strategis karena menghubungkan wilayah Merauke dengan pusat administrasi Papua Selatan. Ketersediaan akses yang lebih baik diharapkan dapat memperpendek waktu tempuh, meningkatkan kepastian perjalanan, serta mendukung kegiatan pelayanan publik. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, konektivitas tersebut juga berpotensi mempermudah pergerakan komoditas, bahan kebutuhan, dan layanan dasar antarkawasan.
Dua Paket Rekonstruksi Berjalan Bersamaan
Penanganan jalan strategis tersebut dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan rekonstruksi fisik yang dikerjakan secara simultan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Paket pertama mencakup penanganan segmen 4 sepanjang 5 kilometer. Berdasarkan perkembangan pekerjaan di lapangan, realisasi fisik paket ini telah mencapai 56,13 persen.
Sementara itu, paket kedua memiliki panjang pekerjaan 6,8 kilometer dengan progres konstruksi fisik sebesar 50,42 persen. Kedua paket tersebut terus dipantau agar pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai rencana, baik dari sisi capaian waktu maupun kualitas pekerjaan. Kemajuan lebih dari separuh pada masing-masing paket menunjukkan bahwa penanganan koridor ini telah memasuki tahap penting menuju penyelesaian keseluruhan ruas.
Pengawasan Mutu Menjadi Prioritas
Kementerian PU memastikan pengawasan dan pengendalian mutu dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembangunan. Pengendalian tersebut diperlukan untuk menjaga kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, memastikan ketahanan infrastruktur, dan mengurangi risiko keterlambatan. Dody menegaskan bahwa kementeriannya akan terus mengawal pelaksanaan pekerjaan agar target penyelesaian dapat dicapai sesuai jadwal.
Serah terima pertama atau provisional hand over (PHO) untuk kedua paket rekonstruksi jalan itu ditargetkan berlangsung pada 31 Desember 2026. Target tersebut menjadi indikator penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Selatan. Penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu juga akan memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan koridor tersebut secara lebih optimal untuk mendukung aktivitas pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pergerakan ekonomi.
Mendorong Integrasi Wilayah dan Ekonomi Lokal
Dalam jangka lebih panjang, peningkatan kualitas jalan diharapkan memperkuat integrasi wilayah Papua Selatan sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur transportasi yang lebih andal dapat membantu menekan biaya distribusi, memperbaiki arus pasokan, dan meningkatkan hubungan antara pusat pemerintahan dengan kawasan permukiman maupun sentra produksi. Dampak tersebut penting bagi upaya mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Papua.
Pembangunan koridor Kampung SP9–SP3 Salor juga memperlihatkan bahwa pengembangan DOB tidak hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan pemerintahan, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang terencana. Dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan konektivitas diharapkan dapat berlanjut pada penguatan layanan publik, perluasan peluang usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
